 |
| Ilustrasi |
Terkait mekanisme teknis kenaikan pendapatan tersebut, Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyerahkan sepenuhnya kepada kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk mengkaji standar yang dirasa layak.
Terkait untuk naik gaji, ya ini mungkin bisa ditanyakan ke kementerian keuangan nih atau ke pemerintah daerah seperti apa untuk take-home pay yang mestinya bisa dirasakan kepala daerah tidak butuh lagi ada penghasilan-penghasilan dari luar," kata Taufik dikutip Sabtu (4/7/2026).
endati demikian, KPK memberikan catatan kritis berdasarkan hasil kajian internal yang telah dilakukan. Hasil penelitian dari tim Litbang KPK menunjukkan fakta bahwa peningkatan kesejahteraan pejabat negara tidak serta-merta menghentikan niat untuk melakukan korupsi.
"Sudah ada beberapa kajian-kajian yang juga sudah dilakukan oleh teman-teman di Litbang KPK bahwa tidak ada korelasi langsung gitu antara naiknya gaji seorang pejabat negara dengan perilaku-perilaku korupsi," ujarnya.
Berdasarkan temuan di lapangan, kata dia, berbagai modus korupsi tetap ditemukan meski gaji atau tunjangan telah ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa akar persoalan bukan hanya terletak pada nominal pendapatan, melainkan pada karakter individu yang bersangkutan.
Yang kami temukan modus-modusnya ya tetap tetap saja ada gitu. Kembali ke integritas masing-masing pejabat negaranya," pungkasnya.
(Dwi)
.jpg "Perilaku Orang Munafik yang Wajib dihindari, No 3 Gila Pujian")