• Jelajahi

    Copyright ©
    Sinyal Bekasi

    Iklan

    Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya Diduga “Alergi” Wartawan, Transparansi Dipertanyakan

    23/02/2026, 09:54 WIB Last Updated 2026-02-23T02:55:40Z

    PENULIS : ADE DWI HIDAYAT


    WARTAKINIAN.COM
    - Sikap tertutup yang ditunjukkan Kepala Bidang Peternakan di Kabupaten Tasikmalaya menuai sorotan tajam. Pejabat yang semestinya menjadi sumber informasi publik justru dinilai enggan berkomunikasi dengan wartawan, memicu dugaan kuat bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dari masyarakat.


    Sejumlah jurnalis mengaku kesulitan memperoleh keterangan resmi terkait program peternakan, penggunaan anggaran, hingga capaian kinerja bidang tersebut. Upaya konfirmasi melalui telepon maupun permintaan wawancara disebut berulang kali susah dikarenakan nomor WhatsApp nya sudah tidak aktif bahkan tidak ada satu nomer nya pun yang aktif tanpa penjelasan yang jelas.


    “Pejabat publik itu digaji dari uang rakyat, bukan untuk bersembunyi dari pertanyaan publik,” ujar salah seorang wartawan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Ia menilai sikap tertutup ini bukan sekadar persoalan etika komunikasi, tetapi sudah menyentuh aspek akuntabilitas.


    Minimnya akses informasi menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat. Ketika pejabat publik memilih bungkam, ruang kecurigaan justru semakin lebar. Transparansi yang seharusnya menjadi prinsip utama pelayanan publik terkesan hanya menjadi slogan tanpa makna.



    Pengamat tata kelola pemerintahan daerah menilai, perilaku menghindari wartawan bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi publik.Dalam praktik pemerintahan modern, komunikasi dengan media merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban kepada masyarakat.


    “Jika tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, mengapa harus menghindar? Justru keterbukaan akan memperkuat kepercayaan publik,” tegasnya.Senin (23/02/2026)


    Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kepala Bidang Peternakan belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai upaya konfirmasi. Sikap diam ini semakin mempertegas kesan bahwa transparansi belum menjadi prioritas.


    Publik kini menunggu langkah tegas dari pimpinan instansi terkait untuk memastikan bahwa setiap pejabat menjalankan tugasnya dengan terbuka, profesional, dan bertanggung jawab. Sebab dalam pelayanan publik, yang alergi terhadap pertanyaan rakyat sejatinya bukan hanya mencederai profesi, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat.


    (WN)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    PEMERINTAH

    +
    /*]]>*/