Wartakinian.com — Berbagai persoalan infrastruktur dasar dan pelayanan publik mengemuka dalam kegiatan Reses III Tahun 2026 yang digelar oleh Anggota DPRD Kota Bekasi, Sarwin Edi Saputra. Kegiatan tersebut berlangsung di lingkungan RT 001/RW 004, Kelurahan Mustika Sari, Sabtu (10/10/2026).
Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak serta meminta kejelasan terkait tindak lanjut pembangunan lingkungan.
"Alhamdulillah, hari ini saya melaksanakan Reses III di wilayah RW 04, Kelurahan Mustika Sari. Ada beberapa aspirasi yang disampaikan masyarakat, terutama terkait saluran air atau drainase, lapangan sepak bola, sekolah SMP negeri, dan pembangunan infrastruktur lainnya," kata Sarwin.
Sarwin menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan terus dikawal melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah agar dapat direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah.
Pembangunan SMP Negeri 61 Ditargetkan Realisasi 2027
Salah satu isu utama yang disuarakan warga adalah belum adanya fasilitas sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Kelurahan Mustika Sari. Dari total 56 kelurahan di Kota Bekasi, Mustika Sari menjadi salah satu wilayah yang belum memiliki SMP negeri.
Menanggapi hal tersebut, Sarwin menjelaskan bahwa berdasarkan rencana kerja dinas terkait, telah diusulkan pembangunan SMP Negeri 61 yang direncanakan berjalan pada tahun 2027.
"Mudah-mudahan, kalau melihat rencana kerja dinas, pembangunan SMP Negeri 61 pada 2027 bisa terealisasi untuk masyarakat Mustika Sari," ujar Sarwin.
Meski demikian, ia menambahkan bahwa kepastian lokasi, tahapan pelaksanaan, serta realisasi pembangunan masih perlu dipastikan kembali melalui dokumen perencanaan dan penganggaran resmi pemerintah daerah.
Masalah Drainase Tersendat dan Penundaan Pengadaan Ambulans
Selain pendidikan, persoalan saluran air (drainase) menjadi keluhan berulang yang disuarakan warga setempat, seperti Yuyun dan Bewan Gunawan. Mereka meminta perbaikan drainase yang tidak berfungsi optimal sehingga memicu genangan air bertahan lama, bahkan saat musim kemarau. Warga khawatir genangan tersebut berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk dan menimbulkan penyakit.
Tak hanya drainase, warga RW 004 juga mengusulkan pengadaan ambulans untuk kebutuhan kedaruratan medis dan kegiatan sosial.
Terkait usulan ambulans, Sarwin menjelaskan bahwa program pengadaan ambulans pada tahun 2026 mengalami penundaan dari Dinas Kesehatan.
"Dari penjelasan yang kami terima, ada pemeriksaan dan temuan terkait pemanfaatan ambulans. Karena itu, usulan pengadaan ambulans tahun ini masih tertunda," jelas Sarwin.
Ia berharap Pemkot Bekasi segera memberikan kepastian agar anggaran tersebut dapat dialihkan ke kebutuhan masyarakat lainnya jika memang tidak bisa direalisasikan tahun ini
Solusi Fasos-Fasum dan Rencana Komunikasi dengan PT Timah
Kebutuhan akan ruang terbuka publik dan lapangan olahraga turut disampaikan Ketua RT 001, Sarmah. Keterbatasan lahan sering membuat anak-anak bermain bola di jalan lingkungan hingga mengganggu aktivitas warga dan usaha setempat.
Sarwin menjelaskan bahwa penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) di kawasan perkampungan membutuhkan pendekatan berbeda dibanding perumahan. Di perkampungan, pemerintah perlu mendorong pembebasan lahan berdasarkan musyawarah bersama warga.
"Bukan berarti tanahnya harus dihibahkan. Kalau melalui pembebasan, pemerintah tetap melakukan pembayaran sesuai nilai dan ketentuan di daerah tersebut," terangnya.
Sebagai solusi jangka pendek terkait keterbatasan lahan olahraga, Sarwin berencana menjembatani komunikasi antara pengurus RT, warga, dan pihak PT Timah yang memiliki lahan di wilayah tersebut.
"Saya ingin mengajak pengurus RT dan masyarakat untuk bersilaturahmi ke PT Timah, menyampaikan usulan agar lahan yang belum dibangun bisa dimanfaatkan terlebih dahulu untuk sarana olahraga. Harapannya, perusahaan tidak keberatan selama lahan dirawat dan digunakan sesuai kesepakatan," pungkasnya.
(Leni)
