• Jelajahi

    Copyright ©
    Sinyal Bekasi

    Iklan

    BAZNAS dan Pemkot Bekasi Turun Tangan, Satu Ijazah Anak Warga Mustikajaya Berhasil Ditebus, Satu Lagi Masih Diproses ‎ ‎

    06/06/2026, 16:06 WIB Last Updated 2026-06-06T09:07:55Z

    PENULIS : ADE DWI HIDAYAT

    ‎Poto dok: Camat Mustikajaya, Maka Nachrowi, S.AP., M.Si., Ketua BAZNAS Kota Bekasi, Drs. H. Sudarsono, M.Si., yang didampingi Kepala Bidang Pendistribusian dan Logistik BAZNAS Kota Bekasi, Syamsul Islamy beserta staf, Pengurus Yayasan Bersinar Pelita Hati, Eka Mardiyati, serta Kepala Sekolah SMK BKM 1, Drs. H. Muhamad Nurhadi, Orangtua Siswa Catur beserta anaknya, Sabtu (06 Juni 2026).

    Wartakinian.com - Kota Bekasi – Upaya penyelesaian persoalan dua ijazah milik anak warga Mustikajaya yang tertahan di sekolah terus mendapat perhatian dari berbagai pihak. Setelah Pemerintah Kota Bekasi bergerak cepat menindaklanjuti keluhan tersebut, kini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bekasi turut mengambil langkah koordinasi bersama pemerintah daerah guna membantu mencarikan solusi terbaik bagi keluarga yang bersangkutan.


    ‎Dari hasil koordinasi tersebut, salah satu persoalan ijazah yang dialami warga Mustikajaya berhasil diselesaikan. Sementara itu, satu ijazah lainnya yang masih berada di MTs Al-Huda saat ini masih dalam proses komunikasi dan koordinasi antara pemerintah.dan BAZNAS guna mencari penyelesaian terbaik.


    ‎Penyerahan ijazah dilakukan langsung di Kantor SMK Bina Karya Mandiri (BKM) 1 dan dihadiri oleh Camat Mustikajaya, Maka Nachrowi, S.AP., M.Si., Ketua BAZNAS Kota Bekasi, Drs. H. Sudarsono, M.Si., yang didampingi Kepala Bidang Pendistribusian dan Logistik BAZNAS Kota Bekasi, Syamsul Islamy beserta staf, Pengurus Yayasan Bersinar Pelita Hati, Eka Mardiyati, serta Kepala Sekolah SMK BKM 1, Drs. H. Muhamad Nurhadi.


    ‎Ketua BAZNAS Kota Bekasi, Drs. H. Sudarsono, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima informasi terkait kondisi keluarga Catur, warga Kelurahan Mustikajaya, yang mengalami kesulitan mengambil dua ijazah anaknya akibat tunggakan biaya pendidikan.


    ‎"Kami telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bekasi. Kami mengapresiasi pihak kecamatan yang merespons cepat warganya terkait permasalahan ini. Bantuan ini masuk dalam program pendidikan. Walaupun tidak ada program penebusan ijazah, namun hal ini masuk dalam program pendidikan," ucap Sudarsono kepada Wartakinian.com.


    ‎Ia juga memahami bahwa operasional sekolah bergantung pada pembayaran SPP. Namun demikian, ia mengingatkan pihak sekolah maupun yayasan agar tidak lagi terdapat ijazah yang tertahan di sekolah dan persoalan seperti ini dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik.


    ‎Menurutnya, BAZNAS Kota Bekasi telah mengalokasikan anggaran untuk membantu masyarakat kurang mampu. BAZNAS mengelola dana umat yang berasal dari para muzaki guna membantu mengatasi persoalan kemiskinan di wilayah Kota Bekasi. Terkait laporan warga yang mengalami kendala dalam pengambilan ijazah anaknya, BAZNAS pada prinsipnya hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.


    ‎"Kami punya program pendidikan, bahkan ada yang sifatnya reguler. Setiap minggu kami memberikan bantuan kesehatan dan biaya hidup. Masyarakat yang dihadapkan pada masalah seperti ini harus berkomunikasi dengan kami. Nanti kami cek kelayakan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi," terangnya.


    ‎Terkait ijazah warga yang masih berada di MTs Al-Huda, Sudarsono mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Mustikajaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui komunikasi dengan pihak sekolah. Menurutnya, persoalan itu tidak sulit diselesaikan mengingat nominal tunggakan sebesar Rp1.600.000.


    ‎"Insya Allah persoalan ini dapat segera diselesaikan. Kami terus berupaya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak terkait agar hak pendidikan anak dapat terpenuhi," pungkasnya.


    ‎Sementara itu, Camat Mustikajaya, Maka Nachrowi, S.AP., M.Si., mengatakan kehadirannya dalam kegiatan tersebut untuk membantu menyelesaikan persoalan warga yang sempat viral terkait ijazah yang tertahan di sekolah akibat tunggakan biaya pendidikan.


    ‎"Kami bersama BAZNAS membantu membayar kewajiban mereka. Alhamdulillah, berkat komunikasi yang baik antara Kecamatan Mustikajaya dan BAZNAS atas arahan Bapak Wali Kota Bekasi, salah satu ijazah yang tertahan akhirnya dapat diterima oleh yang bersangkutan. Untuk ijazah lainnya, kami masih terus melakukan koordinasi agar dapat segera diselesaikan," ujar Maka di lokasi penyerahan ijazah, Sabtu (06/06/2026).


    ‎Ia juga berpesan kepada masyarakat Kecamatan Mustikajaya, khususnya warga kurang mampu yang mengalami persoalan serupa, agar segera berkomunikasi dengan pemerintah sehingga dapat diambil langkah dan solusi yang tepat.


    ‎"Saya berpesan kepada warga yang tidak mampu untuk berkomunikasi dengan kami apabila mengalami permasalahan yang sama. Bagi pihak sekolah, apabila terjadi hal seperti ini, apalagi sampai bertahun-tahun, segera informasikan kepada kami agar kami juga bisa membantu mencarikan solusi terbaik," ungkapnya.


    ‎Di tempat yang sama, Kepala Sekolah SMK BKM 1, Drs. H. Muhamad Nurhadi, menjelaskan bahwa persoalan tersebut masih perlu ditindaklanjuti terkait administrasi ijazah maupun tunggakan siswa lainnya. Menurutnya, jika dikalkulasikan, total tunggakan mencapai Rp5,5 miliar.



    ‎"Saya perlu sampaikan dengan sejujurnya, jika saya menghitung total tunggakan siswa yang masih ada atau alumni sekolah dari angkatan pertama sampai sekarang mencapai Rp5,5 miliar. Namun saya tidak pernah menskors siswa karena tidak mampu membayar. Silakan tetap sekolah, karena kita memiliki kewajiban sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami membantu negara dengan memberikan kesempatan belajar, praktik, PKL, hingga kegiatan sekolah lainnya kepada mereka," ungkapnya.


    ‎Ia menegaskan bahwa pihak sekolah tidak berdiam diri dan terus berikhtiar membantu orang tua siswa melalui koordinasi dengan BAZNAS guna mencarikan solusi, mengingat sekolah juga membutuhkan biaya operasional.


    ‎"Dulu kami berkoordinasi dengan BAZNAS Jakarta karena saat itu yang merespons adalah Jakarta, sementara Bekasi belum merespons. Baru sekarang BAZNAS Bekasi merespons. Karena itu saya senang, baru tahun ini Bekasi mau merespons masalah yang ada di sekolah kami. Sebenarnya kami sudah bolak-balik ke BAZNAS Bekasi, tetapi baru kali ini direspons. Saya suka dengan Ketua BAZNAS yang baru ini," katanya.


    ‎Pihak SMK BKM juga memiliki program Jumat Berkah dengan tema bersedekah. Setiap siswa menyisihkan Rp1.000 yang kemudian digunakan untuk membantu kebutuhan kesehatan siswa, santunan ketika orang tua siswa meninggal dunia, serta bantuan bagi siswa yang benar-benar kurang mampu.


    ‎"Dari mereka untuk mereka," tegasnya.


    ‎Sebagai Kepala Sekolah, Nurhadi juga berpesan kepada para alumni SMK BKM yang ijazahnya masih berada di sekolah agar datang dan berkomunikasi dengan baik sehingga dapat dibantu proses penyelesaiannya.


    ‎"Harapan saya, kebijakan yang sudah baik jangan diubah. Khususnya para pemangku kebijakan pendidikan dari tingkat paling bawah agar dapat dikontrol dengan baik. Kita bersyukur Pak Prabowo sudah mengambil inisiatif untuk tidak mengurangi bantuan-bantuan yang sudah ada," pungkasnya.


    ‎Dengan diserahkannya ijazah dari SMK BKM 1, salah satu persoalan yang dihadapi keluarga Catur akhirnya berhasil diselesaikan. Sementara itu, upaya penyelesaian terhadap ijazah lainnya yang masih berada di MTs Al-Huda terus dilakukan melalui koordinasi antara Pemerintah Kecamatan Mustikajaya, BAZNAS Kota Bekasi, dan pihak sekolah.


    ‎Kolaborasi antara BAZNAS Kota Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi ini menjadi bukti bahwa sinergi antar lembaga dapat menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Diharapkan, proses penyelesaian ijazah yang masih tertahan dapat segera menemukan titik terang sehingga seluruh hak pendidikan anak-anak dari keluarga tersebut dapat terpenuhi dengan baik.


    ‎Kasus ini juga menjadi contoh pentingnya komunikasi dan koordinasi antara masyarakat, pemerintah, lembaga sosial, serta pihak sekolah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan. Dengan adanya kepedulian dan respons cepat dari seluruh pihak terkait, diharapkan tidak ada lagi warga yang kehilangan kesempatan untuk bekerja maupun melanjutkan pendidikan hanya karena terkendala administrasi pendidikan.


    (Red)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    PEMERINTAH

    +
    /*]]>*/