wartakinian.com – Dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik terpadu bertajuk "Abdi Nagri Nganjang ka Warga".
Program ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik serta memperkuat kedekatan antara aparatur negara dengan masyarakat.
Kegiatan berlangsung di halaman depan kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tasikmalaya.
Berbagai layanan penting dihadirkan langsung, mulai dari pembuatan KTP dan KK, layanan kesehatan, konsultasi hukum, bantuan sosial, perizinan usaha, pertanian, hingga service kendaraan bermotor berupa ganti oli gratis. Selain itu, masyarakat juga diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan keluhannya secara langsung kepada perwakilan pemerintah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat, Mohammad Ade Aprianti, menegaskan bahwa program ini bertujuan menjangkau warga yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap layanan publik.
“Melalui Abdi Nagri Nganjang ka Warga, kami ingin menunjukkan bahwa negara hadir di tengah masyarakat. Pelayanan tidak harus menunggu warga datang ke kantor, tetapi pemerintah yang harus hadir langsung ke masyarakat,” ujarnya, Kamis (4/9/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan makna dari program tersebut. “Abdi Nagri berarti abdi negara, yakni kami yang bekerja di pemerintahan daerah. Sedangkan nganjang ka warga berarti berkunjung. Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi membawa pelayanan nyata untuk semua lapisan masyarakat,” tambahnya.
Program Abdi Nagri Nganjang ka Warga kini telah memasuki edisi ke-22 dan rutin digelar hampir setiap minggu dengan lokasi berbeda sesuai agenda. Di sisi internal, kegiatan ini juga memperkuat kolaborasi antara Pemprov Jabar dengan pemerintah kabupaten/kota.
Masyarakat pun menyambut antusias kegiatan ini. Banyak warga merasa terbantu karena dapat mengurus berbagai keperluan administratif dengan mudah dan cepat tanpa harus pergi jauh ke pusat pemerintahan.
“Program ini diharapkan terus berlanjut, menjangkau lebih banyak wilayah di Jawa Barat, serta menjadi model pelayanan publik partisipatif dan responsif yang bisa diterapkan di daerah lain,” tutupnya.
(WN)
