WARTAKINIAN.COM — Praktisi hukum yang juga Ketua Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kabupaten Bekasi, Mohamad Samsodin, SH., MH, menilai pelaporan yang dilayangkan Barisan Rakyat (BARAK) terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan terlalu dini dan berpotensi menimbulkan opini publik yang tidak proporsional.
Menurut Samsodin, mengaitkan Plt Bupati Bekasi dengan dugaan operasi tangkap tangan (OTT), praktik ijon proyek, maupun jual beli jabatan, perlu kehati-hatian dan sebaiknya didasarkan pada fakta hukum yang kuat.
“Menurut saya, terlalu dini mengaitkan OTT maupun ijon proyek kepada Plt Bupati Bekasi. Apalagi jika belum ada bukti hukum yang jelas dan sedang dalam proses penyelidikan oleh KPK,” ujar Samsodin kepada awak media, Kamis (15/1/2025).
Ia menegaskan bahwa publik telah mengetahui adanya perkara korupsi yang menjerat pihak lain di Kabupaten Bekasi dan saat ini telah ditangani oleh penyidik KPK. Namun demikian, mengaitkan pihak yang tidak secara langsung terlibat, menurutnya, justru dapat menyesatkan persepsi publik.
“Semestinya kita semua merasakan duka yang mendalam atas kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Namun tidak perlu berlebihan dalam membangun opini. Berikan kepercayaan penuh kepada KPK untuk bekerja secara profesional dan independen,” katanya.
Samsodin juga menilai, sejak menjabat sebagai Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja menunjukkan fokus pada pembenahan tata kelola pemerintahan, salah satunya melalui peluncuran program layanan satu pintu yang dinilai sebagai upaya konkret memperbaiki birokrasi.
“Program layanan satu pintu yang baru diluncurkan merupakan bentuk konsistensi Plt Bupati Bekasi dalam menata birokrasi yang selama ini dinilai kurang baik oleh publik. Ini langkah positif yang patut diapresiasi,” tambahnya.
Lebih jauh, Samsodin mengingatkan agar masyarakat bersikap kritis terhadap berbagai pemberitaan yang beredar. Ia menduga, munculnya laporan dan narasi tertentu di ruang publik tidak menutup kemungkinan ditunggangi oleh kepentingan tertentu.
“Saya melihat ada indikasi pihak-pihak yang menunggangi isu ini agar pemerintahan Kabupaten Bekasi terus menjadi perbincangan publik. Masyarakat harus cerdas dan tidak mudah terprovokasi,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Samsodin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal jalannya pemerintahan secara objektif, sekaligus memberikan dukungan terhadap program-program yang berpihak kepada rakyat.
“Mari kita kawal bersama dan kita dukung Plt Bupati Bekasi agar mampu melanjutkan program-program yang pro rakyat, sambil tetap menjunjung tinggi supremasi hukum,” pungkasnya.
(RED)
