WARTAKINIAN.COM - Aroma busuk dugaan penyimpangan anggaran kembali tercium dari tubuh birokrasi Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini, Dinas Pertanian menjadi sasaran sorotan tajam publik setelah muncul indikasi kuat ketidakjelasan penggunaan anggaran yang bersumber dari uang negara,uang yang sejatinya diperuntukkan bagi petani kecil yang selama ini hidup pas-pasan.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Badan Anti Korupsi Indonesia (DPP BAKI), Uge Theo Saputra, meledak dalam pernyataan kerasnya. Ia menegaskan bahwa anggaran pertanian bukan bancakan pejabat, bukan ladang basah elite, dan bukan alat memperkaya diri, melainkan hak mutlak petani.
“Jangan main-main dengan uang petani! Itu bukan uang dinas, bukan uang pribadi pejabat. Itu darah dan keringat rakyat. Jika diselewengkan, itu kejahatan!” tegas Uge Theo Saputra, Selasa (27/01/2026)
Program Ada, Manfaat Tak Terasa
Ironisnya, setiap tahun anggaran Dinas Pertanian mencapai miliaran rupiah, namun kondisi petani di lapangan tetap memprihatinkan. Kelangkaan pupuk, bantuan alat yang tidak tepat sasaran, pelatihan fiktif, hingga program yang hanya indah di laporan menjadi keluhan klasik yang tak pernah selesai.
DPP BAKI menegaskan tidak akan tinggal diam. Uge menyebut pihaknya tengah mengumpulkan data dan dokumen untuk dilaporkan secara resmi ke aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan dan KPK, jika ditemukan indikasi kerugian negara.
“Kami tidak akan berhenti di kritik. Jika terbukti ada permainan anggaran, kami akan seret ke ranah hukum. Siapapun yang terlibat, jabatan tidak akan menyelamatkan mereka,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya belum memberikan klarifikasi resmi, meski telah dihubungi berkali-kali. Sikap bungkam ini justru memperkuat kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang sedang ditutupi.
Publik kini menunggu langkah tegas aparat hukum. Sebab jika anggaran pertanian terus dikorupsi, maka yang dikorbankan bukan hanya uang negara, tetapi masa depan pangan dan nasib petani Tasikmalaya.
(WN)
