WARTAKINIAN.COM - Kabupaten Bekasi — Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) diduga melakukan penyegelan terhadap ruang kerja Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, pada Kamis (18/12/2025) malam.
Informasi tersebut mencuat setelah sejumlah petugas keamanan melihat aktivitas mencurigakan di lingkungan Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, sekitar pukul 19.00 WIB, tiga orang yang mengaku sebagai petugas KPK mendatangi area perkantoran bupati. Ketiganya mengenakan masker dan menunjukkan identitas resmi sebelum memasuki gedung.
“Tiga orang pakai masker semua, masuk menunjukkan identitas KPK,” ujar seorang petugas keamanan yang enggan disebutkan namanya.
Menurut sumber tersebut, ketiga orang itu langsung menuju lantai dua, lokasi ruang kerja Bupati Bekasi.
Mereka berada di dalam ruangan selama kurang lebih 30 menit. Setelah keluar, pintu ruang kerja bupati terlihat telah dipasangi segel.
“Waktu keluar, pintu ruang kerja bupati sudah disegel,” ungkap petugas keamanan tersebut.
Dari dokumentasi foto yang diperoleh, terlihat pintu kayu berwarna cokelat tua dengan papan nama “BUPATI BEKASI” di bagian atasnya telah ditempeli garis segel merah putih bertuliskan identitas KPK.
Segel dipasang melintang pada gagang pintu, menandakan akses ke ruangan tersebut ditutup sementara. Di sisi pintu juga tampak stiker putih yang diduga berisi keterangan resmi terkait penyegelan.
Usai melakukan penyegelan, ketiga orang tersebut langsung meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan kepada petugas maupun awak media. Mereka diduga keluar melalui akses samping gedung yang terhubung dengan bangunan lain di kompleks pemerintahan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak KPK maupun Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait kebenaran dan dasar hukum penyegelan tersebut. Kasus yang melatarbelakangi dugaan tindakan KPK ini juga belum diketahui secara pasti.
Publik kini menantikan klarifikasi resmi dari pihak berwenang untuk memastikan kebenaran informasi serta memberikan kepastian hukum atas peristiwa yang menghebohkan lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi tersebut.
(Red)
