WARTAKINIAN.COM – Komisi I, Komisi II, dan Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya bersama unsur terkait menerima audiensi sejumlah aktivis dari Semata, SDM, dan Serikat Masyarakat Bawah Galunggung. Pertemuan tersebut membahas persoalan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih menyisakan berbagai kendala.
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) itu berlangsung di Ruang Serbaguna 1 Kantor DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Senin (24/11/2025).
H. Ending Sunaryo dari Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya mengatakan, kehadiran para aktivis Masyarakat Bawah Galunggung menjadi bagian dari upaya bersama mencari solusi atas persoalan MBG.
“Dengan hadirnya organisasi yang peduli terhadap MBG, kami ingin mencari solusi solutif—win-win solution—agar masalah ini bisa segera ditangani,” ujarnya.
H. Ending menambahkan bahwa tuntutan dari para aktivis sejalan dengan harapan DPRD. Ia menyebut sejumlah poin yang sudah diupayakan, seperti izin dapur, kelayakan pegawai, sanitasi air, hingga perizinan SLHS.
“Alhamdulillah, apa yang disampaikan sejalan dengan yang kami harapkan. Semua perizinan sudah ditempuh dan jangan diperlama,” katanya.
Ia berharap dalam satu minggu ke depan dapat dibentuk pokja khusus untuk memantau pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Tasikmalaya.
Menurutnya, hambatan utama terletak pada proses laboratorium. Di Tasikmalaya hanya tersedia laboratorium makanan, sementara pemeriksaan kesehatan harus dilakukan di Jakarta, Purwakarta, atau Bandung.
“Laboratorium yang lengkap baru ada 23, sementara yang mengajukan sudah 119. Mudah-mudahan proses bisa dipercepat agar instruksi Presiden Prabowo terkait MBG berjalan tanpa kendala,” harapnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, I Dewa Gede Karisma Yuda, menyebut audiensi berjalan cukup alot karena adanya sejumlah aduan masyarakat terkait pelaksanaan MBG.
“Tapi kami menerima dengan positif. Masyarakat Tasikmalaya sangat mendukung dan ikut mengawasi Program MBG. Harapannya, kita bisa bersinergi untuk menyukseskan program ini,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa evaluasi akan terus dilakukan, terlebih terkait temuan masyarakat di lapangan.
“Setiap kendala pasti akan kami evaluasi. Jika ada yang berpotensi membahayakan, akan kami laporkan. Untuk dapur MBG yang sempat tutup, kami menunggu keputusan Badan Gizi Nasional (BGN),” tambahnya.
Dewa juga memastikan pihaknya akan mendata dapur-dapur yang belum memiliki sertifikasi untuk segera melengkapinya.
“Kami berharap Dapur SPPG, mitra yayasan, dan elemen masyarakat bisa bekerja sama. Jika ada temuan, silakan laporkan ke tingkat dapur terlebih dahulu agar cepat ditangani,” pungkasnya.
(WN)
