WARTAKINIAN.COM - Sejumlah perwakilan dari Organisasi Rakyat Peduli Demokrasi (RPD) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (9/10/2025).
Dalam aksinya, massa RPD menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah yang dinilai masih tertutup serta rawan disalahgunakan.
Ketua RPD, Dadan Jaenudin, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap pentingnya praktik pemerintahan yang bersih dan terbuka. Ia menekankan, pengawasan publik terhadap penggunaan dana daerah menjadi hal penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan maupun konflik kepentingan.
> “Kami datang bukan untuk mencari keributan, tetapi menuntut keterbukaan. Masyarakat berhak tahu bagaimana uang rakyat digunakan,” ujar Dadan kepada awak media di lokasi aksi.
Dalam orasinya, Dadan juga menyinggung adanya dugaan praktik yang tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan. Ia mengklaim memiliki bukti terkait dugaan keterlibatan sejumlah pihak, termasuk anggota DPRD, dalam kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan — salah satunya terkait entitas usaha bernama MBG.
RPD diketahui sebelumnya telah mengajukan surat permohonan audiensi kepada DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk membahas sejumlah isu, termasuk usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna melakukan audit terhadap dana Bantuan Keuangan (Bankeu) tahun 2019. Namun hingga aksi digelar, permohonan tersebut belum mendapat tanggapan.
Menurut Dadan, pihak DPRD beralasan bahwa audiensi harus dijadwalkan terlebih dahulu melalui Badan Musyawarah (Bamus). Namun RPD menilai mekanisme itu terlalu birokratis dan tidak mencerminkan semangat keterbukaan antara wakil rakyat dan masyarakat.
> “Kami heran, sejak kapan rakyat datang ke DPRD harus lewat Bamus? Kami hanya ingin berdialog dan menyampaikan aspirasi secara terbuka,” tegasnya.
Kekecewaan massa pun memuncak setelah tidak satu pun dari 50 anggota DPRD hadir untuk menemui perwakilan aksi. RPD menilai hal ini menunjukkan lemahnya komitmen legislatif dalam menyerap aspirasi masyarakat.
> “Kalau terus diabaikan, kami siap menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar,” pungkas Dadan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Kabupaten Tasikmalaya terkait aksi dan tuntutan yang disampaikan oleh RPD.
(WN)
