WARTAKINIAN.COM - Gelombang kritik terhadap kebijakan cut off anggaran yang diberlakukan oleh Bupati Tasikmalaya semakin menguat. Kali ini, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC PWRI) Kabupaten Tasikmalaya, Chandra F Simatupang, angkat bicara dengan nada tegas dan tajam, menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap amanah rakyat dan ancaman nyata bagi masa depan pembangunan daerah.
Dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat PWRI Tasikmalaya, Ketua DPC PWRI menyampaikan bahwa kebijakan penghentian sementara belanja daerah bukanlah langkah efisiensi seperti yang diklaim oleh pemerintah, melainkan sebuah keputusan sepihak yang sarat dengan risiko sosial, ekonomi, dan politik.
“Kami tidak melihat adanya kajian komprehensif atau partisipasi publik dalam kebijakan ini. Yang kami lihat adalah proyek-proyek vital yang mandek, pelayanan publik yang tersendat, dan masyarakat yang mulai kehilangan kepercayaan. Ini bukan efisiensi, ini amputasi terhadap harapan rakyat,” tegasnya, (Jum'at, 5 September 2025).
Kebijakan cut off anggaran yang mulai diberlakukan sejak Juni 2025 telah berdampak langsung pada berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur. Banyak sekolah yang tertunda renovasinya, fasilitas kesehatan yang kekurangan pasokan, serta proyek jalan desa yang terhenti di tengah proses pengerjaan.
PWRI Tasikmalaya juga menyoroti potensi penyalahgunaan kebijakan ini sebagai modus korupsi terselubung dan membuka celah manipulasi dan mempersempit ruang gerak ekonomi lokal.
“Kami menduga ada motif lain di balik kebijakan ini. Ketika anggaran dihentikan tanpa kejelasan, siapa yang mengendalikan alokasi dan realisasinya? Transparansi menjadi kabur, dan itu adalah ladang subur bagi praktik tidak sehat,” ujar Ketua DPC PWRI.
Lebih jauh, ia menuntut agar Bupati segera membuka ruang dialog terbuka dengan DPRD, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Menurutnya, pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang mau mendengar dan melibatkan rakyat dalam setiap keputusan strategis.
“Tasikmalaya tidak bisa dibangun dengan kebijakan tertutup. Kami mendesak agar forum konsultasi publik segera dibentuk. Jangan biarkan kebijakan ini menjadi bom waktu yang akan meledak di akhir masa jabatan,” tambahnya.
PWRI Tasikmalaya menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa suara rakyat tidak tenggelam di tengah hiruk-pikuk politik lokal. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam mengawasi kebijakan publik dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin daerah.
“Kami bukan hanya wartawan, kami adalah penjaga nurani publik. Dan hari ini, nurani itu sedang berteriak,” tutup Ketua DPC PWRI dengan penuh semangat.(WN)
