WARTAKINIAN.COM – Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional Tahun 2025, Forum Anak Daerah Kabupaten Tasikmalaya menggelar kegiatan Forpena (Fortasya Peringatan Hari Anak Nasional) di halaman Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tasikmalaya, Sabtu (6/9/2025).
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Tasikmalaya, Kepala Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya, Bunda Forum Anak Daerah, perwakilan KPAI Kabupaten Tasikmalaya, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran para tokoh daerah menjadi bentuk dukungan nyata terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Tasikmalaya.
Forpena 2025 diisi dengan kegiatan fun walk yang diikuti ratusan pelajar SMP dan SMA/SMK se-Kabupaten Tasikmalaya, serta berbagai penampilan unjuk kebolehan dari kelompok anak dan komunitas sekolah. Acara berlangsung meriah dan penuh kebersamaan. Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Tasikmalaya juga turut berpartisipasi dalam pengamanan jalur fun walk sehingga kegiatan berjalan aman dan tertib.
Melalui kegiatan ini, anak-anak diharapkan semakin terpacu untuk berprestasi, tumbuh dalam lingkungan yang sehat, serta terlindungi hak-haknya.
Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Alayubi, dalam pesannya mengingatkan para pelajar agar senantiasa menghargai jerih payah orang tua.
"Belajarlah dengan sungguh-sungguh dan buatlah bangga orang tua kita," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya, Opan Sopian, S.Pd., M.Pd., M.Si, menegaskan bahwa Forum Anak merupakan wadah bagi generasi muda untuk menyampaikan pandangan, suara, dan aspirasi terkait pembangunan di daerah.
"Pembangunan apa pun, baik di Kabupaten, Provinsi Jawa Barat, maupun Nasional, harus melibatkan anak. Karena anak adalah investasi masa depan, yang kelak akan mengelola pemerintahan, masyarakat, dan sumber daya alam. Maka anak harus diberikan porsi seluas-luasnya," ujarnya.
Opan menambahkan, Dinas Sosial PPKB P3A akan terus mendukung Forum Anak Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan positif. Ke depan, pihaknya berencana membentuk Forum Anak hingga tingkat kecamatan dan desa.
"Tujuannya agar anak berani melapor bila merasa dibuli atau dilecehkan. Karena pemerintah berkewajiban melindungi seluruh anak,". pungkasnya.
(WN)
