WARTAKINIAN.COM - Gelombang aksi massa pasca peristiwa kericuhan dalam demontrasi buruh di Senayan Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2025,kini menjalar ke berbagai daerah.
Di Kabupaten Tasikmalaya, ratusan massa yang tergabung dalam Aksi Rembo Tasikmalaya ( Revolusi Melawan Birokrasi Dan Oligarki) turun ke jalan dan menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Gerakan tersebut melibatkan berbagai elemnt mahasiswa, pemuda, organisasi kebudayaan, hingga masyarakat sipil, diantaranya Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT), IGN, FORTABES, SEMATA, Forum Kebudayaan Tasikraya,Padepokan Rongkat Jagat, Hima Persis, GMNI, serta organisasi lainnya.
Mereka hadir dengan membawa spanduk dan poster tuntutan, serta melakukan orasi bergantian dihalaman Gedung Dewan.
Massa aksi kuasai gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya hingga pimpin rapat dengan anggota dewan yang jadi peserta. Awalnya massa aksi tidak mau membubarkan diri usai melakukan orasi di gerbang utama komplek Pemkab Tasikmalaya.
Alhasil, pimpinan dewan mempersilahkan puluhan pendemo masuk ke gedung dewan dan memimpin rapat dengan peserta dari massa aksi dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Mungkin poin pentingnya kita mendukung daripada penegakan proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku yang melindas driver ojol di Jakarta kemarin, dan meminta presiden dan Ketua DPRD RI untuk mengeluarkan abolisi ke massa aksi yang sudah ditahan,"ucap Korlap aksi Ahmad Ripa kepada wartawan.
Selain itu, Ahmad menegaskan tidak hanya isu nasional, ia juga membawa dari isu daerah yang banyak permasalahan seperti soal perempuan, Desa, lingkungan, dan kebudayaan serta anggaran.
"Itu harus diselesaikan dan kepada Bupati dan Wabup bisa menindaklanjuti. Dan Kami apresiasi anggota dewan berkenan hadir dengarkan aspirasi, tidak hanya didengar dan dicatat tapi direalisasikan,"harapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Budi Ahdiat mengungkapkan dengan pendapat tadi membahas soal pajak, aset hingga persoalan anggaran yang harus transparan.
"Paling utama persoalan anggaran yang harus transparan, dan segala sesuatu yang diketuk itu harus disampaikan ke masyarakat, mereka punya kekesalan dan kita sering kali tertutup," ucap Budi.(WN)
