WARTAKINIAN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (15/8/2025).
Rapat Paripurna tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Drs. Budi Ahdiat, didampingi para wakil ketua, Aef Syarifudin,Ami Fahmi dan Erry Purwanto, hadir juga Wakil Bupati Tasikmalaya H. Asep Sopari Alayubi,S.P.,M.I.P, unsur Forkopimda Kabupaten Tasikmalaya dan tamu undangan lainnya.
Seluruh peserta rapat mendengarkan secara seksama pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dari Gedung MPR/DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden menekankan pentingnya merawat semangat kemerdekaan dan mengelola kekayaan negara demi kesejahteraan rakyat.
“Tujuan kita merdeka adalah untuk merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kelaparan, merdeka dari penderitaan. Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Prabowo.
Prabowo juga menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus berani menghadapi dan memperbaiki kelemahan internal, terutama dalam hal tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi. Ia mencontohkan langkah penyelamatan APBN senilai Rp300 triliun yang telah dialihkan ke program-program produktif dan pro-rakyat.
“Kami telah selamatkan Rp300 triliun APBN yang rawan diselewengkan. Di antaranya, anggaran perjalanan dinas, alat tulis kantor, dan berbagai anggaran lainnya yang selama ini jadi sumber bancakan,” bebernya.
Dalam pidato tersebut, Prabowo juga menyampaikan keberhasilan program strategis nasional, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau lebih dari 20 juta anak, ibu hamil, dan ibu menyusui di seluruh Indonesia.
“MBG bukan semata program sosial, melainkan fondasi untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Per hari ini, sudah ada 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 38 provinsi,” kata dia.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten, khususnya Pasal 33, sebagai fondasi sistem ekonomi Indonesia.
“Ketika kita tidak konsekuen menjalankan UUD 1945, terjadilah distorsi ekonomi. Terjadilah pemerataan ekonomi yang tidak cepat, di mana pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati segelintir orang saja,” tegasnya.
Di sektor pertanian, Prabowo menyampaikan capaian surplus beras dan ekspor beras serta jagung sebagai bukti konkret keberhasilan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Ia juga mengungkap kebijakan baru terkait penggilingan beras skala besar yang kini wajib mendapat izin khusus dari pemerintah.
Di bagian akhir, Prabowo menutup pidatonya dengan menyampaikan harapan agar seluruh anak Indonesia dapat hidup dengan layak dan bermartabat, serta menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi kepentingan rakyat dari praktik ekonomi yang tidak adil.
“Wong cilik iso gemuyu. Itulah tujuan kemerdekaan yang sesungguhnya,” tandasnya.
(WN)
