Jakarta, 15 Juli 2025 — Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri memberikan pembekalan strategis kepada Bupati Indramayu, Lucky Hakim, guna memperkuat tata kelola pemerintahan daerah berbasis data dan bukti (evidence-based policy).
Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, dalam sambutannya menegaskan pentingnya setiap kebijakan pemerintah daerah didasarkan pada data terukur untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas publik. Ia juga menyoroti perlunya hilirisasi hasil riset sebagai dasar penyusunan kebijakan.
“BSKDN menghimpun berbagai hasil penelitian, termasuk dari BRIN, dalam bentuk policy brief yang aplikatif. Namun, karena keterbatasan kapasitas riset, kami juga mengembangkan pendekatan alternatif seperti indeks dan penguatan data lokal,” ujar Yusharto di Command Center BSKDN.
BSKDN sendiri telah menginisiasi sejumlah indeks strategis, seperti:
- Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPD)
- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
- Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD)
- Indeks Inovasi Daerah (IID)
Yusharto mengimbau pemerintah daerah, termasuk Indramayu, agar memanfaatkan instrumen pengukuran ini untuk mengidentifikasi kekuatan dan tantangan di wilayah masing-masing, serta sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyambut positif pembekalan tersebut. “Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Insyaallah informasi dari BSKDN menjadi bekal penting bagi saya untuk membangun Indramayu lebih baik lagi,” ucapnya.
( Tio )
